Pemerintah Pertimbangkan Kembali Insentif Kendaraan Listrik
Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan kembali pemberian insentif kendaraan listrik. Langkah tersebut dilakukan mengingat ketidakpastian ekonomi global yang terus berlangsung. Meski kebijakan ini dinilai memiliki potensi untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, namun ada kekhawatiran bahwa hal ini bisa memperlebar defisit anggaran negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan terkait insentif kendaraan listrik. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat bergantung pada kondisi fiskal negara. Ia menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu terkait ruang anggaran yang tersedia.
“Bisa saja. Tapi defisitnya melebar. Jadi kita hitung dulu berapa ruang dalam topi defisitnya,” ujarnya saat berbincang dengan wartawan dalam acara buka puasa bersama di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Ia menambahkan bahwa tekanan terhadap anggaran negara saat ini cukup besar, terutama dari potensi kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, perlambatan ekspor juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.
“Kita harus hati-hati karena sekarang ada tekanan dari BBM juga. Dari ekspor juga mungkin terganggu. Jadi kita hitung dulu seberapa besar dampaknya ke defisit,” katanya.
Menurut Purbaya, jika dampaknya terhadap defisit tidak terlalu besar, pemerintah masih bisa mempertimbangkan pemberian insentif tersebut. “Kalau tidak terlalu besar, kita bandingkan dan bisa saja dikerjakan,” ujarnya.
Pemerintah sedang mengkaji kembali insentif untuk kendaraan listrik. – (istimewa/doc humas)
Kementerian Keuangan juga masih memantau pergerakan harga minyak dunia yang berpotensi memengaruhi kondisi fiskal. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi dampak konflik global terhadap harga energi.
Purbaya menjelaskan skenario moderat memperkirakan harga minyak sekitar 72 dolar AS per barel dan masih dinilai aman bagi APBN. Namun, dalam skenario terburuk, harga minyak bisa naik hingga 92 dolar AS per barel. “Kalau 72 dolar masih aman dan bisa dikendalikan. Skenario terburuknya sampai 92 dolar,” kata dia.
Meski demikian, pemerintah belum berencana mengubah asumsi anggaran dalam waktu dekat. Purbaya mengatakan pemerintah akan memantau perkembangan global dalam beberapa bulan ke depan.
“Tiga bulan ini kita lihat dulu. Biasanya kalau sudah perang harga naik, tapi setelah situasi mereda bisa turun tajam lagi,” ujarnya.
Ia menilai secara fundamental pasokan minyak dunia masih cukup sehingga kenaikan harga tidak akan berlangsung lama. Beberapa negara produsen juga diperkirakan akan menambah pasokan energi. “Kalau lihat fundamentalnya, harusnya harga bisa turun lagi karena suplai cukup,” kata Purbaya.
Wacana Insentif Kendaraan Listrik Di Industri Otomotif
Di sisi lain, wacana insentif kendaraan listrik memang menjadi sorotan industri otomotif. Sejak beberapa tahun terakhir, kebijakan insentif dinilai ikut mendorong meningkatnya penggunaan mobil listrik di Indonesia.
Kementerian Perindustrian menyatakan kebijakan insentif mobil listrik untuk 2026 masih dalam pembahasan. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Setia Diarta mengatakan pemerintah masih mematangkan kebijakan tersebut.
“Masih dalam pembahasan. Mudah-mudahan segera diputuskan,” kata Setia dalam acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di Jakarta.
Namun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya memastikan pemerintah tidak memberikan insentif untuk motor listrik pada 2026. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. “Pertimbangannya kita melihat kekuatan fiskal dan manfaatnya bagi perekonomian secara keseluruhan,” ujar Agus.
Karyawan mengganti baterai sepeda motor listrik di Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). – (ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA )
Percepatan Konversi Motor BBM ke Listrik
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah percepatan program konversi motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi listrik, termasuk menambah target hingga 6 juta unit per tahun.
Bahlil mengatakan program konversi motor telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir dengan target sekitar 200 ribu unit per tahun. Menurut dia, pemerintah akan menggenjot target tersebut karena perkembangan teknologi yang semakin murah dan mudah diakses.
“Kan sekarang sudah mulai ada teknologinya, lebih murah. Jadi mungkin sekitar 4, 5, sampai 6 juta (target konversi per tahun). Jadi semakin ke sini semakin murah,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026) lalu.
Terkait kemungkinan pemberian subsidi seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, Bahlil mengatakan pemerintah sedang menyiapkan formulasi yang tepat. Ia menyampaikan skema dukungan masih akan dibahas lebih lanjut oleh satuan tugas (Satgas) yang baru dibentuk untuk mempercepat implementasi energi bersih.
“Nanti kita cari formulasinya yang baik. Satgas kan baru diumumkan hari ini. Jadi habis ini kami akan melakukan kerja-kerja Satgas sehingga perencanaannya betul-betul presisi,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengumumkan pemerintah akan membentuk satuan tugas (Satgas) transisi energi untuk mempercepat implementasi program, termasuk konversi motor konvensional menjadi listrik. Satgas ini dibentuk untuk mempercepat konversi kendaraan bermotor konvensional yang jumlahnya mencapai sekitar 120 juta unit menjadi motor listrik.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan implementasi program tersebut dapat berjalan maksimal dalam waktu tiga hingga empat tahun, bahkan diharapkan bisa terealisasi lebih cepat.
