Rapat Koordinasi Stabilisasi Cabai di Jakarta
Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengadakan rapat koordinasi untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan cabai rawit merah. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk para petani cabai dari Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, serta pedagang cabai di DKI Jakarta.
Selain itu, hadir pula Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan DKI Jakarta, dan Satgas Pangan Polri. Rapat yang digelar secara daring pada Minggu (15/2) bertujuan untuk merespons dinamika harga dan pasokan cabai rawit merah di sejumlah wilayah, khususnya DKI Jakarta.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menekankan bahwa stabilisasi cabai membutuhkan koordinasi yang baik dari hulu hingga hilir. Menurutnya, sentra produksi yang sedang panen harus terhubung cepat dengan pasar-pasar di hilir, terutama di wilayah konsumen seperti DKI Jakarta agar harga tidak mengalami lonjakan signifikan.
“Cabai adalah komoditas yang sangat sensitif terhadap pasokan harian. Karena itu, penguatan distribusi dari sentra panen ke pasar utama harus kita percepat melalui koordinasi lintas daerah dan lintas kementerian,” ujar Ketut.
Dia juga menegaskan bahwa pemerintah sejak awal telah memberi ruang kepada petani untuk mendapatkan keuntungan yang wajar. Namun, dia mengingatkan agar harga di tingkat produsen maupun konsumen harus wajar dan baik. Jika tidak, harus dilakukan intervensi stabilisasi yang memberikan keseimbangan pada aspek hulu maupun hilir.
Berdasarkan Panel Harga Pangan per 14 Februari 2026, harga cabai rawit merah di tingkat produsen secara nasional rata-rata berada pada kisaran Rp 56.383 per kilogram (kg). Sementara itu, di tingkat konsumen rata-rata nasional tercatat Rp 73.339 per kg. Disparitas antarwilayah menjadi fokus intervensi distribusi agar selisih harga tidak melebar.
“Oleh karena itu, kami tidak bisa hanya menunggu setelah Imlek atau beberapa minggu ke depan. Langkah distribusi harus segera dijalankan. Untuk itu, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari daerah sentra di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat ke Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta harus dilakukan untuk menekan biaya logistik dan menjaga keterjangkauan harga, sehingga bisa dipastikan harga cabai mengalami tren penurunan,” katanya.
Dukungan dari Petani dan Pedagang
Ketua Champion Petani Cabai Lombok Timur Subhan mendukung langkah pemerintah dalam menjaga keterjangkauan cabai melalui FDP maupun mekanisme kerja sama antardaerah. “Kami berharap ada dukungan Bapanas melalui fasilitasi distribusi pangan ini. Dukungan ini penting agar pasokan tetap terjaga dan pergerakan harga dapat lebih terkendali,” ujarnya.
Suyono dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI) menyampaikan bahwa dalam beberapa hari terakhir aktivitas belanja memang meningkat karena bertepatan dengan momentum Imlek dan Ramadan. Namun, pihaknya memprediksi setelah periode Imlek, harga cabai rawit merah akan bergerak turun secara bertahap.
Menurutnya, sejumlah sentra produksi di Jawa Timur seperti Kediri, Blitar, Mojokerto, dan Banyuwangi dalam waktu dekat mulai memasuki masa panen. Meski demikian, saat ini curah hujan di wilayah tersebut masih cukup tinggi sehingga berdampak pada proses petik.
Sementara itu, Guntur pedagang di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) menegaskan kesiapan pihaknya untuk menyerap pasokan cabai dari berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Selatan, guna memperkuat ketersediaan dan membantu menstabilkan harga di pasar utama. Ia pun optimis harga cabai dalam beberapa hari ke depan akan melandai seiring bertambahnya pasokan dari daerah sentra produksi.
Arahan Kepala Bapanas
Penguatan langkah stabilisasi ini sejalan dengan arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman agar kondisi stok yang kuat benar-benar tercermin pada stabilitas harga di tingkat konsumen, khususnya menjelang Ramadan. Menurutnya, stok pangan nasional saat ini berada dalam posisi yang kuat. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan momentum permintaan untuk kepentingan sepihak.
“Stok kuat dan dalam kondisi surplus menghadapi Ramadan. Kondisi ini harus tercermin pada harga yang baik dan wajar di masyarakat. Tidak boleh ada yang memainkan keadaan,” tutur Amran saat launching Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di Jakarta, pada Jumat (13/2).
Amran yang juga Menteri Pertanian memastikan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi praktik yang merugikan masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran atau upaya memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar, Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan akan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan yang dimiliki, termasuk pencabutan izin yang akan ditegakkan bersama Satgas Pangan Polri.
