JAKARTA — Banyak warga Indonesia, khususnya Generasi Z (Gen Z), merasa tidak aman dengan kebocoran data pribadi yang terjadi secara masif. Dari teror SMS hingga panggilan spam yang berisi penawaran pinjaman dan judi online, keadaan ini membuat mereka merasa tidak dilindungi oleh sistem yang seharusnya menjaga privasi.
Narasi pemerintah tentang pentingnya menjaga data pribadi sering dianggap tidak relevan oleh Gen Z. Bagi mereka, upaya untuk melindungi diri justru dinilai sia-sia karena data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) sering bocor dan diperjualbelikan di situs ilegal seperti Darkweb.
Faiza (23), seorang karyawan swasta, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keamanan data pemerintah. Ia menyebutkan bahwa masyarakat dipaksa menyerahkan data sensitif untuk keperluan administrasi, tetapi tidak ada jaminan keamanan dari pihak yang memegang data tersebut.
“Sebenernya kita juga pasti pilih-pilih buat mencet link atau ngirim data pribadi. Tapi lihat aja berapa kali instansi pemerintah di-hack, enggak make sense kalau bilang kita yang enggak jaga privasi,” ujarnya.
Keberadaan banyak persyaratan verifikasi identitas di era digital membuat Faiza bingung dari mana datanya bocor. Ia mengaku bahwa aktivasi kartu atau aplikasi dompet digital sering memerlukan NIK dan KK, sehingga sulit untuk menghindari risiko kebocoran data.
Teror digital yang dialaminya pun nyata. Ponselnya tak henti menerima panggilan dari nomor tidak dikenal, bahkan bisa sampai 5-10 kali dalam sehari. Selain itu, pesan singkat (SMS) berisi promosi judi online juga membanjiri kotak masuknya.
Ia pun memilih mengaktifkan mode tolak otomatis (auto-reject) untuk semua nomor tak dikenal, meski hal ini berdampak pada aktivitas harian. “Sekarang sih udah males, auto reject aja semua nomor yang nggak ada di kontak. Tapi serba salah juga, kadang kan kalau ada tukang paket nelpon juga gak ketauan nomornya malah enggak keangkat, kirain spam.”
Ketakutan Faiza semakin tinggi saat ia mengangkat telepon dan hanya mendengar keheningan. Ia khawatir modus ini digunakan untuk mengambil data lewat telepon.
Pengalaman serupa dialami Rakha (24), yang menggunakan layanan internet dari perusahaan pelat merah (BUMN) dengan harapan keamanan data lebih terjamin. Namun, usaha tersebut ternyata tidak berhasil. Teror dari nomor tak dikenal tetap menghantui dirinya.
Rakha bahkan sempat membayar lebih untuk fitur anti-spam, tetapi hasilnya nihil. Ia juga mengeluhkan gangguan dari provider itu sendiri berupa iklan pop-up yang muncul saat ponsel dinyalakan.
Dampak kebocoran data bagi Rakha bahkan merembet hingga ke ranah pinjaman online (pinjol). Ia diteror debt collector yang menagih utang teman kampusnya, padahal ia tidak memiliki utang apapun. Ia menduga aplikasi pinjol tersebut melakukan praktik contact scraping atau menyedot seluruh kontak di ponsel peminjam.
“Masalahnya, si ‘A’ ini temen kampus yang gua juga nggak deket sama sekali, kenal doang aja… Pas gue konfrontasi ke orangnya, ternyata dia enggak masukin kontak gua sama sekali, cuma masukin keluarga sama pacarnya ke kontak darurat,” jelas Rakha.
Ia merasa bahwa privasi data pribadi di Indonesia sudah tak ada harganya dan tidak mengherankan apabila data-data miliknya beredar luas di internet.
Faiza dan Rakha sepakat bahwa pemangku kebijakan harus berhenti menganggap remeh masalah kebocoran data di Indonesia. Mereka berharap adanya perbaikan dari pemerintah agar kejadian kebocoran data tidak terus-menerus terjadi dan merugikan warga.
