Ekonomi Jawa Barat Melambat, Ahli Ingatkan Pentingnya Dorong Konsumsi Rumah Tangga

Perlahan tapi Pasti: Strategi Peningkatan Ekonomi Jawa Barat

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III 2025 mengalami perlambatan, terutama dalam hal konsumsi rumah tangga. Meskipun secara tahunan (y-on-y) pertumbuhan ekonomi mencapai 5,20 persen, yang merupakan angka tertinggi sejak tahun 2022, tetapi secara kuartalan (q-to-q), pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,46 persen, yang menjadi yang terendah dalam empat tahun terakhir.

Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga sebesar -2,04 persen. Dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pengeluaran, sektor konsumsi rumah tangga menyumbang hingga 65,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah perlu lebih fokus pada penguatan sektor ini untuk meningkatkan permintaan terhadap komoditas UMKM dan koperasi.

Kontribusi Sektor Industri Manufaktur

Sektor industri manufaktur menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Jawa Barat dengan kontribusi sebesar 27,48 persen. Namun, ada tiga lapangan usaha yang mengalami penurunan signifikan secara q-to-q, yaitu administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan pertanian. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong perkembangan pelaku UMKM dan koperasi sangat penting, terutama di lapangan usaha perdagangan, industri, makan-minum, dan pertanian.

Pengembangan Model Bisnis UMKM-Kop

Untuk memperkuat UMKM dan koperasi, diperlukan model bisnis yang sesuai dengan daya dukung sektor pembiayaan serta sinergi dengan usaha skala menengah dan besar. Selain itu, keikutsertaan UMKM-Kop dalam program pemerintah daerah juga harus ditingkatkan.

Karakteristik penduduk Jawa Barat, yang 46,86 persen di antaranya termasuk generasi Gen Z dan milenial, menjadi faktor penting dalam pengembangan model bisnis UMKM-Kop. Strategi ini harus disesuaikan dengan kondisi spasial demografi di setiap wilayah kabupaten/kota. Selain itu, perlu adanya benchmark atau model UMKM-Kop yang sukses dikelola anak-anak muda agar bisa ditiru di berbagai wilayah.

Pentingnya Kampanye Digital

Kampanye pengembangan UMKM-Kop harus dilakukan secara masif melalui media sosial dengan fokus pada literasi bisnis yang sukses dikelola anak muda. Hal ini akan membantu menarik minat generasi muda untuk terlibat dalam pengembangan usaha lokal.

Investasi dan Keterlibatan Anak Muda

Investasi di Jawa Barat, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), mencapai 15,7 persen atau sekitar Rp 77,1 triliun. Namun, realisasi investasi masih menjadi tantangan. Untuk itu, diperlukan skema khusus pembiayaan bagi anak-anak muda yang ingin mengembangkan usaha mereka.

Acu menyarankan inisiasi Krerdit Usaha Rakyat (KUR) Millenial dan Gen Z. Selain itu, UMKM-Kop perlu terlibat dalam rantai produksi dan pemasaran usaha menengah dan besar. Hilirisasi produk pertanian juga perlu didorong agar value added dan skala usaha bisa sejalan.

Mengatasi Tingkat Pengangguran

Jika realisasi investasi memperhatikan demografi penduduk, maka dapat menjadi langkah untuk mengatasi tingkat pengangguran. Struktur tenaga kerja di Jawa Barat didominasi oleh sektor perdagangan, industri, dan pertanian. Oleh karena itu, pengembangan UMKM-Kop harus mampu mengakomodasi konsentrasi tenaga kerja yang lebih dari 50 persen ada di ketiga lapangan usaha tersebut.

Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan

Per Agustus 2025, 54,95 persen penduduk Jawa Barat bekerja di sektor informal, sehingga pengembangan UMKM-Kop bisa disinergikan dengan usaha-usaha pada kelompok informal. Tingkat pengangguran tertinggi juga terjadi pada kelompok pendidikan lulusan SMK, sehingga pengembangan UMKM-Kop perlu menyasar pengembangan organisasi usaha (kewirausahaan) pada kelompok ini.

Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2025 adalah sebanyak 3.654,74 juta jiwa, yang berkontribusi 15,32 persen ke total nasional. Kenaikan jumlah penduduk miskin terlihat di masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, pengembangan UMKM-Kop perlu menyasar kantong-kantong kemiskinan secara spasial. Dengan mengidentifikasi potensi lokal dan kemudahan kebijakan yang diberikan pemerintah.

Langkah Berikutnya

UMKM-Kop berbasis distribusi dan produksi kebutuhan pokok di kantong-kantong kemiskinan perlu dikembangkan. Tujuannya agar stabilitas harga di kantong-kantong kemiskinan bisa ditekan serendah mungkin. Selain itu, pelibatan UMKM-Kop dalam program-program pemerintah perlu ditingkatkan, terutama untuk kawasan-kawasan konsentrasi penduduk miskin baik di perkotaan maupun perdesaan.