Penjelasan Jokowi Mengenai Dokumen Pendidikan Asli
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan kesiapannya untuk memamerkan seluruh dokumen pendidikan aslinya, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat universitas (S1). Pernyataan ini dilakukan dalam konteks isu mengenai keaslian ijazah yang kembali muncul. Namun, ia menegaskan bahwa pembuktian tersebut harus dilakukan melalui jalur yang sah, yaitu di hadapan hakim.
Di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum. Ia menjelaskan bahwa ruang publik bukan tempat untuk berdebat mengenai dokumen negara, melainkan pengadilan yang memiliki wewenang. “Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1 semuanya saya akan tunjukkan,” ujarnya pada Jumat (10/4/2026).
Mendorong Kepastian Hukum
Ketidakpastian yang berlarut-larut selama hampir satu tahun membuat Jokowi berharap agar perkara ini tidak lagi menggantung. Ia mendorong agar berkas perkara segera dinyatakan lengkap (P21) oleh pihak kejaksaan agar proses persidangan bisa segera dimulai. Langkah ini diambil dengan tujuan agar adanya titik terang yang memiliki kekuatan hukum tetap.
“Ya pengin saya seperti itu secepat-cepatnya. Ini kan sudah hampir satu tahun,” ungkapnya. Dengan dilimpahkannya kasus ini ke pengadilan, masyarakat akan melihat fakta yang sebenarnya. “Segera di-P21 dan diserahkan kepada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan, mana yang benar, mana yang tidak benar,” tambah Jokowi.
Menepis Logika yang Terbalik
Polemik ini juga sempat memancing komentar dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang menyarankan agar ijazah tersebut segera ditunjukkan ke publik demi meredam kegaduhan. Namun, Jokowi memiliki pandangan yang berbeda terkait prinsip hukum. Menurutnya, beban pembuktian ada pada pihak yang melontarkan tuduhan, bukan pihak yang dituduh.
Ia menilai logika menuntut bukti dari yang dituduh adalah hal yang keliru secara hukum. “Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan,” tegasnya. Jokowi menambahkan bahwa jika pola ini dibiarkan, maka siapa pun bisa sembarangan menuduh orang lain tanpa dasar yang kuat.
“Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh. Kebalik-balik itu,” lanjutnya lagi.
Penutup
Saat ditanya mengenai siapa aktor di balik isu yang terus bergulir ini, Jokowi memilih untuk tetap berkepala dingin. Ia enggan menebak-nebak tanpa landasan fakta yang valid. “Saya tidak mau berspekulasi mengenai nama. Karena itu perlu bukti-bukti fakta-fakta hukum. Jadi ini juga sama serahkan semua pada proses hukum yang ada,” pungkasnya menutup pembicaraan.
