Kritik terhadap Survei Kepuasan Publik di NTT
Akademisi Universitas Nusa Cendana, Dr. Laurensius Syairani, menilai bahwa hasil survei kepuasan publik terhadap kepemimpinan Gubernur Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma belum sepenuhnya mampu menggambarkan realitas yang kompleks di Nusa Tenggara Timur (NTT). Meskipun angka kepuasan di atas 80 persen patut diapresiasi, ia menegaskan bahwa angka tersebut tidak cukup untuk mencerminkan kondisi sosial dan geografis yang beragam di provinsi ini.
Perbedaan antara Desa dan Kota
Laurensius menyampaikan bahwa survei yang dilakukan tidak memisahkan responden berdasarkan domisili mereka, baik itu daerah perkotaan maupun pedesaan. Padahal, masyarakat di kedua wilayah ini memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda terhadap kemiskinan, pelayanan publik, serta pembangunan.
“Orang desa mendefinisikan kemiskinan berbeda dengan orang kota. Akses digital, akses layanan, dan referensi berpikir juga berbeda. Jika tidak dipisahkan, kita kehilangan kedalaman analisis,” ujarnya.
Ia juga mengkritik kurangnya pembacaan berbasis wilayah geografis seperti pesisir dan pegunungan. Menurutnya, masyarakat pesisir memiliki pola produksi dan konsumsi yang berbeda dibandingkan masyarakat di wilayah daratan tinggi.
Persepsi Berdasarkan Wilayah dan Pulau
Selain itu, Laurensius menyoroti bahwa karakteristik responden seperti kelompok etnik belum diolah menjadi analisis yang menjelaskan persepsi masyarakat berdasarkan pulau atau kawasan. Ia menanyakan bagaimana masyarakat di Pulau Timor mempersepsikan kinerja gubernur, serta bagaimana pendapat masyarakat di Flores, Sumba, atau Alor.
“Data wilayah ada, tapi analisisnya tidak dilakukan secara mendalam,” katanya.
Ia menekankan bahwa NTT sebagai provinsi kepulauan semestinya dibaca dalam paradigma yang mengakui keragaman dan kompleksitas, bukan sekadar pendekapan administratif prosedural.
Dimensi Kepemimpinan dan Kebijakan Publik
Laurensius juga membedah hasil survei dari dua dimensi yakni dimensi kepemimpinan (leader) dan dimensi kebijakan publik (public policy). Menurutnya, survei menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap figur gubernur dan wakil gubernur, namun tidak menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang membentuk kepuasan tersebut.
“Apakah karena akuntabilitas? Transparansi? Keberanian mengambil risiko? Kemampuan delegasi? Atau karena intensitas bertemu masyarakat? Itu tidak dijelaskan secara analitis,” ujarnya.
Pada dimensi kebijakan publik, ia menilai survei lebih banyak menilai aspek administratif dan pelayanan rutin birokrasi, namun belum menyentuh isu-isu strategis dan politis seperti energi baru terbarukan, respons terhadap kebijakan pemerintah pusat, hingga dinamika otonomi daerah.
Harapan untuk Masa Depan
Meskipun memberikan sejumlah kritik, Laurensius tetap mengapresiasi capaian satu tahun pertama kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur. Ia mendorong agar pada tahun kedua dan seterusnya, pendekatan kebijakan lebih progresif dan berbasis pada pembacaan yang lebih komprehensif.
“NTT harus dibaca dengan paradigma yang mampu menangkap kompleksitasnya. Kalau tidak, kita hanya puas pada angka-angka normatif tanpa memahami substansi persoalan,” katanya.
Ia berharap hasil survei tidak berhenti pada klaim kepuasan, tetapi menjadi bahan evaluasi strategis untuk menentukan titik tekan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.
“Survei ini baik sebagai potret awal, tetapi perlu pendalaman. Supaya kepuasan publik tidak hanya bersifat administratif, melainkan benar-benar mencerminkan transformasi sosial dan kebijakan yang berdampak,” kata dia.
