Beritagowa.com JAKARTA – Kementerian Industri (Kemenperin) menyampaikan usulan tambahan insentif untuk menggalang keberlanjutan sektor otomotif pada berada dalam tantangan berat yang mana diprediksi terus berlanjut pada 2025. Langkah ini diambil untuk mengatasi dampak kebijakan pajak yang tersebut meningkatkan harga jual kendaraan bermotor juga melemahnya daya beli masyarakat.
Tantangan Utama Industri Otomotif
Industri otomotif mengalami kontraksi signifikan pada 2024, dengan penurunan pangsa sebesar 13,9%, menyisakan total jualan sebanyak 865.723 unit.
Angka ini lebih banyak rendah dibandingkan tren pangsa yang dimaksud selama satu dekade terakhir stagnan pada kisaran 1 jt unit per tahun. Faktor utama penurunan ini mencakup kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), kemudian bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang tersebut meningkatkan tarif kendaraan.
Selain itu, jumlah keseluruhan kelas menengah yang menjadi kelompok konsumen utama kendaraan bermotor juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, jumlah keseluruhan kelas menengah di dalam Indonesia tercatat sebanyak 57 juta, namun bilangan ini merosot menjadi belaka 47,85 jt pada 2024. Penurunan ini turut melemah daya beli masyarakat, yang mana berdampak segera pada perdagangan kendaraan bermotor.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, serta Elektronika Kemenperin, Setia Darta, menyatakan bahwa kontraksi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor. “Pada 2024, bidang otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan kenaikan PPN, opsen PKB, juga BBNKB yang digunakan menyebabkan harga jual kendaraan semakin mahal dalam bursa domestik,” jelas Setia Darta di keterangannya pada Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Strategi Kemenperin untuk Membantu Industri Otomotif
Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan pasar, Kemenperin telah lama mengajukan beberapa usulan insentif, di area antaranya:
– PPnBM Ditanggung eksekutif (DTP) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid, termasuk plug-in hybrid (PHEV), full hybrid, lalu mild hybrid.
– PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik (EV) guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
– Relaksasi opsen PKB lalu BBNKB terdiri dari penundaan atau keringanan, yang dimaksud diharapkan dapat menekan kenaikan biaya kendaraan di tempat pasar.
Saat ini, sebanyak 25 provinsi sudah menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB kemudian BBNKB untuk menyokong lapangan usaha otomotif. “Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan lapangan usaha otomotif nasional serta menjaga daya saingnya di dalam pangsa domestik maupun global,” tambah Setia Darta.
Efek Insentif terhadap Pasar
Menurut Kemenperin, implementasi insentif tambahan dapat menyelamatkan pangsa otomotif Indonesia dengan estimasi transaksi jual beli yang mana kembali mendekati 900 ribu unit pada 2025. Sebaliknya, tanpa dukungan insentif, penurunan bursa berpotensi berlanjut, memperburuk situasi yang tersebut telah lama berlangsung sejak awal 2024.
Penurunan tajam ini memerlukan perhatian serius lantaran sumbangan sektor otomotif terhadap perekonomian nasional cukup besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO), sektor ini menyumbang lebih besar dari 10% terhadap Ekonomi Nasional sektor manufaktur dan juga menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja di tempat seluruh rantai pasok industri.
Insentif yang dimaksud Telah Diberikan: Efektivitas dan juga Tantangan
Hingga kini, pemerintah telah lama merilis diskon pajak pemasaran melawan barang mewah (PPnBM) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Namun, insentif ini dinilai belum cukup untuk menggenjot transaksi jual beli mobil secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan nilai pada kendaraan tertentu, pangsa secara keseluruhan tetap saja lesu akibat daya beli warga yang mana menurun.
