Kebijakan WFH ASN Pemprov Jambi Dikaji dengan Pendekatan yang Lebih Ketat
Pemerintah Provinsi Jambi sedang mempertimbangkan penerapan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/ WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan penghematan anggaran. Namun, kebijakan tersebut tidak akan diterapkan secara sembarangan, melainkan dengan pendekatan yang lebih ketat.
Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa hari Rabu menjadi opsi terkuat untuk penerapan WFH, bukan hari Jumat seperti yang sempat diusulkan sebelumnya. Alasan utamanya adalah agar ASN tidak “curi start” berlibur ke luar daerah saat akhir pekan. Gubernur khawatir jika WFH diterapkan pada hari Jumat, maka banyak pegawai yang akan menggunakannya sebagai alasan untuk melakukan perjalanan ke luar kota.
“Kalau Jumat, saya khawatir nanti pejabat keluar daerah semua karena weekend. Tapi kalau Rabu, juga perlu kita pertimbangkan. Ini sedang kita atur,” ujar Al Haris, Senin (6/4/2026).
Pengawasan Melalui Teknologi
Untuk memastikan kepatuhan ASN dalam menjalankan WFH, Pemprov Jambi akan menerapkan sistem pelacakan posisi menggunakan GPS. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dengan adanya GPS, pihak terkait dapat mengetahui lokasi ASN selama masa WFH.
Selain itu, sistem absensi digital seperti scan wajah atau koordinat lokasi juga akan digunakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN tetap berada di dalam kota selama jam kerja.
Efisiensi Anggaran dan Operasional
Salah satu tujuan utama dari kebijakan WFH adalah untuk mengurangi biaya operasional kantor. Al Haris menjelaskan bahwa pengurangan aktivitas di kantor akan memberikan dampak signifikan pada penghematan anggaran, terutama dalam menyambut aturan komposisi belanja pegawai sebesar 30 persen ke depan.
“Intinya kita mengurangi beban-beban yang ada di kantor, seperti listrik, air, dan BBM kendaraan. Maka ini kita kurangi,” jelasnya.
Meski bekerja dari rumah, Al Haris menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tetap akan dipertahankan. Target kinerja ASN tetap akan dijaga, meskipun mereka tidak bekerja di kantor pada hari tertentu.
Proses Penyusunan Kebijakan
Saat ini, draf kebijakan WFH sedang dimatangkan bersama Sekretaris Daerah. Al Haris menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan diterapkan selama satu hari dalam seminggu. Ia berharap, edaran resmi mengenai kebijakan ini akan segera dikeluarkan dalam minggu ini.
“WFH ini kan kami sudah rapat dengan Pak Sekda. Kita sedang mengkaji WFH itu satu hari. Mudah-mudahan minggu ini sudah ada edarannya,” tutup Al Haris.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
